Sebuah periode baru kepemimpinan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia telah lahir. Fauzi Bowo, bila tak ada aral melintang, akan dikukuhkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dari kalangan sipil.

Bila dilihat kemenangan Fauzi Bowo memang dapat dikarenakan banyak factor, seperti popularitas, orang lama di pemerintahan DKI Jakarta, dukungan koalisi 20 partai, dan lain sebagainya.

Tetapi saya pribadi melihat bahwa kemenangan Fauzi Bowo lebih dikarenakan faktor "kesipilan" seorang Fauzi Bowo, dibandingkan seorang Adang yang masih memiliki latar belakang militer. DKI Jakarta memimpikan sosok pemimpin dari kalangan sipil, setelah sekian lama didominasi oleh kalangan (berlatar belakang) militer.

Kemenangan Fauzi Bowo dilihat sebagai kemenangan rakyat sipil. Hanya sayangnya kemenangan dan jalannya pesta demokrasi pertama di Jakarta itu agak sedikit ternodai. Upaya-upaya yang tidak sehat sepertinya dijalankan oleh pihak yang secara tidak langsung mendukung pasangan cagub dan cawagub yang bertanding.

Salah satu informasi yang didapat dan perlu diklarifikasi adalah penggunaan salah satu lembagai survey sebagai media unutk membentuk opini masyarakat dengan dalih penggunaan metodologi ilmiah guna membangun image kepopuleran sebuah pasangan dibandingkan pasangan lain. Seolah-olah sang lembaga survey mendapatkan order untuk membentuk persepsi publik sesuai keinginan sang calon pasangan agar lebih unggul dibandingkan pasangan lainnya.

Tidak sampai di situ, lembaga survey yang sama pun menggunakan praktik money politic terselubung terhadap responden dan/atau calon pemilih. Caranya, ketika melakukan proses pengumpulan data survey dari responden, sang surveyor memberikan janji kepada sang responden sembari memberikan stiker pasangan calon.

"Ibu/Bapak, data ibu telah kami masukkan ke dalam database kami. Nomor telepon (HP) Ibu/Bapak telah kami simpan. Dan ini adalah stiker A-B (pasangan cagub/cawagub). Sekiranya, pasangan A-B ini nanti menang di daerah Ibu/Bapak, nanti lembaga survey kami akan memberikan hadiah uang. Pihak kami nanti akan menghubungi Ibu/Bapak via telepon maupun SMS, nanti Bapak/Ibu diminta untuk mengambil hadiahnya di kantor kami.

Dan inilah fakta lapangan, dan biasanya responden yang menjadi sasaran adalah dari daerah lingkungan yang golongan ekonomi dan pendidikannya berstrata rendah.

Mungkin pihak lembaga survey akan menampik fakta ini dengan

  • Mengingkari janjinya untuk memberikan hadiah yang dijanjikan kepada para responden yang pernah dijanjikan. Konsekwensi yang akan muncul adalah tuntutan dari para masyarakat yang pernah dijanjikan akan muncul ke permukaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik.
  • Tetap melakukan untuk memenuhi janji kepada responden, dengan konsekwensi bila tertangkap tangan, pihak lembaga survey akan berdalih, "Ini bukan money politic! Kita tidak memberikan uang sebelum masa pencoblosan. Ini hanyalah sebagai tanda terima kasih dan berbagi suka dari pasangan cagub-cawagub kepada para konstituen atas kemenangan yang diraihnya. Wajar kan kalau mereka berterima kasih dengan cara ini!"
Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap untuk mengantisipasi praktek money politics terselubung seperti ini. Begitu pula, partai harus waspada terhadap lawan politik yang menggunakan praktek ini dalam upaya menggalang opini publik sekaligus penyuapan terhadap demokrasi.

Semoga ini dapat menjadi masukan!

Salam Demokrasi!