Sungguh sangat menarik melihat kiprah partai satu ini. Tak perlu penjelasan, sudah terlalu banyak media yang membahas dan mengangkatnya. Satu hal yang pasti, kiprah dan hasil yang fenomenal dari partai ini didasarkan pada militansi dan kerja keras kadernya untuk membesarkan nama partai ini, apa pun motivasinya. Inilah kunci yang patut dijadikan rujukan oleh partai lain yang hanya mengandalkan faktor ketokohan dan jaringan pemilih tradisional, sebab jika tidak dalam satu-dua dasa warsa partai-partai yang sekarang ada tidak segera berbenah, mereka akan kehilangan pamornya, entah karena ketokohan motor partainya yang mulai memudar dan tidak dipercaya lagi atau kepercayaan pada partai yang mulai menurun.

Walau bisa dibilang sudah tidak lagi hangat, saya mencermati dan memperhatikan kelanjutan arah digulirnya ide Forum Bersama Penyelamat Bangsa (sebelumnya Poros Penyelamat Bangsa). Hidayat Nur Wahid berulang-ulang kali menyatakan bahwa forum atau poros ini bukanlah ajang power sharing atau dukung mendukung calon presiden atau manifestasi politik ala dagang sapi, tetapi lebih luas lagi ke arah penyatuan kesepahaman dan visi dalam rangka penyelamatan bangsa. Banyak pengamat menganggap bahwa forum ini hanya pelontaran ide umum, tidak ada langkah konkritnya. Tapi saya pribadi beranggapan, titik terang ke arah mana forum ini akan dibawa sudah mulai terlihat. 

Kalangan dunia perpolitikan Indonesia sedang menunggu kiprah partai satu ini. Keputusannya baru akan dijadikan konsumsi publik setelah rapat Majlis Syuro tanggal 24-25 April ini. Tapi entah valid atau tidak, secara tidak sadar Hidayat Nur Wahid telah melontarkan “bocoran“ keputusan Majlis Syuro dalam wawancara dengan Liputan6 SCTV tanggal 21 lalu (Lihat http://www.liputan6.com/fullnews/76514.html  “PKS Tak Akan Mengambil Kursi Presiden-Wapres“). Satu hal yang hampir pasti bisa disimpulkan dari pernyataan ini adalah tidak akan ada kader PKS yang terlibat dalam kancah persaingan capres-cawapres. Kesimpulan lain yang bakal masih dipertanyakan adalah akankah PKS mengambil posisi oposisi sepenuhnya terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya tanpa mengajukan nama capres-cawapres atau ikut serta dalam bursa capres-cawapres dengan mengajukan nama calon di luar kader PKS. 

Pada pemilu tahun 1999 lalu, PKS (yang waktu itu masih bernama Partai Keadilan) mengajukan nama DR. Didin Hafiduddin sebagai capres. Bisa jadi analisa yang melontarkan bahwa PKS akan mengusung nama AA Gym sebagai kandidat capres dari PKS dari hasil Majlis Syuro nanti akan ada benarnya. Bila itu terjadi, saya setuju sekali bahwa hal itu akan mengobrak-abrik peta politis matematis bursa pemilihan capres-cawapres (ihat tulisan saya di  http://www.berpolitik.com/more.php?id=2661_0_1_0_M1 Who wants to be a President?). Sekali lagi, hal itu bukan lah suatu hal yang musykil (mustahil), mengingat apa yang telah dilakukan PK pada pemilu 1999 lalu, di mana nama DR. Didin Hafiduddin belum begitu beredar luas di seantero Indonesia, terutama sekali kiprahnya di dunia perpolitikan Indonesia. Tapi misi yang ingin ditampilkan oleh PKS (PK) adalah memberikan alternatif solusi permasalahan bangsa, begitu pula halnya dengan Forum Bersama Penyelamat Bangsa (FBPB). 

Dua rencana dan agenda menurut saya sepertinya akan diusung selepas Majlis Syuro, pertama mengajukan nama fenomenal dan berbau “nyeleneh” di peta perpolitikan Indonesia sebagai capres dari PKS dan kedua adalah agenda yang menyatakan siap beroposisi dengan pemerintahan yang terpilih. Entah apakah sikap oposisi ini akan juga berlaku bila nama capres yang diusungnya terpilih menjadi pemenang, kita lihat saja nanti kelanjutannya.

Saya melihat bahwa ide FBPB direncanakan di mana PKS mengambil baik sebagai posisi oposisi ataupun berperan sebagai monitor serta controller terhadap fungsi presiden dari capres terpilih nantinya. Bila ternyata capres terpilih bukan dari partai yang tergabung FBPB, maka peran oposisi akan dilakukan sepenuhnya oleh forum ini dimotori oleh PKS. Kesepahaman dan visi yang telah dibentuk sebagai dasar moral dan politis untuk bersama menyatukan visi dalam mengambil segala langkah yang diperlukan dalam rangka penyelamatan bangsa, secara tidak langsung sebagai motor penggerak untuk mengkritisi langkah pemerintahan (Presiden dan kabinetnya) yang sedang berjalan.  

Sebaliknya, bila ternyata Presiden yang terpilih nantinya adalah salah satu anggota dari forum ini, maka forum iniakan mengambil perang “pembimbing“ dan “pengarah“ (kata lain yang lebih lunak untuk fungsi controlling dan monitoring) terhadap fungsi eksekutif (Presiden). Visi, misi dan kesepahaman yang telah dibentuk dan disepakati dalam forum akan dituangkan dalam arah langkah dan kebijakan pemerintah yang diambil oleh Presiden dan kabinetnya.

Oleh karena itu, teramat disayangkan kalau ada partai yang berpandangan negatif terhadap misi ini dan tidak tergabung di dalamnya. Walau itu adalah sebuah pilihan, tapi bila saja keinginan baik ditanggapi dengan prasangka politik yang baik, maka kelangsungan perjalanan pemerintahan bila ternyata Presidan dari partai bersangkutan terpilih menjadi pemenang akan sedikit banyak “dibantu“ arahnya oleh forum ini. Forum ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar dan berperan di parlemen nantinya, bila berlanjut menjadi sebuah koalisi parlemen guna menjalankan fungsi legislatif secara penuh terhadap fungsi lembaga eksekutif, yakni Presiden. Oleh karena itu, sekedar wanti-wanti kepada Presiden terpilih nanti, hati-hati dengan DPR sekarang. DPR sekarang (mudah-mudahan) beda, sama halnya dengan bedanya pemilu kita sekarang ini. 

Jadi bottom line–nya adalah forum ini akan lebih punya gigi lagi bila sang penggagas utama forum ini diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menelorkan ide-ide aktual visi dan misi forum ini serta menjadi “singa penjaga“ yang lebih terdengar keras aumannya di jajaran bangku legislatif terhadap kerja-kerja fungsi eksekutif (Presiden dan kabinet). Jangan cuma bisanya tidur kalau sidang soal rakyat! Semoga parlemen kita lebih menggigit untuk mengontrol Presiden kita yang (semoga) lebih kreatif dan aspiratif dalam menyelamatkan bangsa ini. Kunci kekuatan kendali pemerintahan yang sedang berjalan ada pada parlemen, oleh karena itu parlemen harus lebih dikuatkan.